Tujuan Dasar Pendidikan Pancasila Lengkap Dengan Penjelasanya

iklanpos.co.id – Dapat dipahami dengan mempertimbangkan dasar-dasar pendidikan Pancasila sebagai bagian integral dari konsep mendukung keberhasilan dalam menyelenggarakan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi. Dasar yang direncanakan adalah dasar filosofis, sosiologis dan hukum yang diuraikan dalam artikel ini. Seperti dicatat oleh banyak pengamat, gerakan kebangkitan Pancasila sekarang menunjukkan fenomena yang menggembirakan. Baik publik dan para ilmuwan telah mengadakan forum ilmiah di berbagai lokasi.

Lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, telah meluncurkan empat pilar nasional, salah satunya adalah Pancasila. Memang, ada perdebatan tentang istilah pilar, karena Pancasila sejauh ini dianggap sebagai dasar negara, tetapi antusiasme untuk pengembangan Pancasila lebih lanjut harus disambut baik.

Hukum terbaru n. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Republik Indonesia

secara tegas menyatakan bahwa, sehubungan dengan kurikulum nasional, setiap institusi pendidikan tinggi harus mengadakan kursus dalam bahasa pancasila, kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia. Secara hukum, Dikti juga menawarkan berbagai beasiswa untuk empat kursus.

Pancasila adalah filosofi dasar negara Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945, yang mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk belajar, meneliti, menghargai, dan mempraktikkan di semua bidang kehidupan. Pancasila adalah ahli waris yang luar biasa bagi para pendiri bangsa, yang mengacu pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur, yang menjadi model kehidupan, telah kehilangan otoritas mereka, membuat orang bingung. Kebingungan ini dapat menyebabkan krisis yang mempengaruhi kebijakan moneter dan perilaku manusia.

Untuk memenuhi kondisi ini, pemerintah harus berharap tidak sampai pada kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Salah satu solusi pemerintah adalah melindungi nilai-nilai panutan di negara dan negara dengan lebih efektif melalui pendidikan. Karena itu, tujuan pelatihan Pancasila yang dijelaskan dalam artikel ini adalah tujuan untuk para siswa.

Dasar-dasar pendidikan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis filosofis

Ketika Republik Indonesia diproklamirkan setelah Perang Dunia Kedua, dunia dibawa ke dalam konflik oleh ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada konsep individualisme, yang menjaga kebebasan dan hak-hak individu. sementara komunisme berakar pada konsep sosialisme atau kolektivisme, yang menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu. Dua aliran ideologis telah menghasilkan sistem negara yang berbeda. Pemahaman individualisme telah menghasilkan negara-negara kapitalis yang mengurangi kebebasan (liberalisme) setiap warga negara dan mengarah pada perilaku dengan superioritas individu, kebebasan desain, dan kebebasan produksi untuk memaksimalkan manfaat.

Sementara ideologi kolektivisme telah menghasilkan negara-negara komunis otoriter dengan tujuan melindungi kepentingan banyak orang dari eksploitasi segelintir warga yang memiliki modal. Konflik ideologis ini telah menyebabkan “perang dingin” yang pengaruhnya dirasakan di seluruh dunia. Para pendiri Republik Indonesia, bagaimanapun, dapat melepaskan diri dari sifat-sifat kedua kutub ideologi dunia dengan merumuskan perspektif filosofis (filsuf filsuf) pada konsep filosofis yang disebut Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bahkan dapat bertindak sebagai penjaga keseimbangan antara dua ideologi global yang saling bertentangan, karena ideologi Pancasila secara proporsional mengakui hak-hak individu dan masyarakat.

2. Basis sosiologis

Orang Indonesia, dengan beragam lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di 17.000 pulau, mempraktikkan Pancasila secara sosiologis karena nilai-nilai yang dikandungnya adalah realitas (materi, formal dan fungsional) yang ada di masyarakat. Indonesia. Realitas obyektif ini menjadikan Pancasila landasan di mana setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi nilai-nilai instrumental dalam bentuk norma atau hukum tertulis (undang-undang, yurisdiksi dan kontrak) serta kebiasaan, perjanjian atau konvensi dan konvensi yang tidak tertulis.

Keragaman atau pluralitas tinggi orang Indonesia, di mana agama, ras, suku, bahasa dan budaya penuh dengan perbedaan, yang mengarah pada penerimaan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang bersatu. Data historis menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya untuk memisahkan atau memberontak dari banyak kelompok orang, nilai-nilai Pancasil disarankan sebagai solusi penyatuan kembali. Posisi Pancasila yang indah dan “luar biasa” sebagai kekuatan pemersatu yang upaya pemberontakan terakhir (G30S / PKI) gagal pada 1 Oktober 1965 hari itu hingga hari penyembahan Pancasila.

Masyarakat Indonesia yang majemuk secara sosiologis membutuhkan ideologi Pancasila yang terpadu. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila terjadi khususnya melalui proses pendidikan formal, karena berbagai nilai Pancasila dapat direncanakan dan diintegrasikan melalui pendidikan dan dikembangkan lebih lanjut.

3. Dasar hukum

Pancasila telah menjadi standar dasar negara, dan sebagai basis negara Republik Indonesia, Pancasila menerapkan kekuatan kembali ke Konstitusi sesuai dengan pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945 (pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945). Republik Indonesia 1945. Pembukaan Naskah Konstitusi Republik Indonesia 1945 adalah pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945, yang diratifikasi / disetujui pada 18 Agustus 1945 oleh Komite Persiapan untuk kemerdekaan Bahasa Indonesia (PPKI) sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia 1945 posisi filosofis-sosiologis sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politik-yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bersifat final, mengikat secara hukum dan mengikat secara hukum.

Hukum n. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional,

yang berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pendidikan tinggi. Menurut Pasal 39, paragraf 2, isi kurikulum harus mencakup, untuk setiap jenis, jalur dan tingkat pendidikan: a) pendidikan Pancasila, b) pendidikan agama, c) pendidikan kewarganegaraan. Tiga mata pelajaran wajib kurikulum, yang merupakan bagian dari kurikulum, dianggap dilaksanakan di tingkat nasional.

Sebelum adopsi keputusan pemerintah n. 60 tahun 1999, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan n. 30 tahun 1990, status pendidikan Pancasila dalam kurikulum universitas didefinisikan sebagai mata pelajaran wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. Dari tahun 1983 hingga 1999, kurikulum pendidikan Pancasila telah mengalami banyak perubahan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat di masyarakat, bangsa dan negara, serta kebutuhan untuk mengantisipasi pedoman untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat, yang disertai dengan gaya hidup global. Kurikulum Pancasila telah dimodifikasi dengan mengadopsi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, nomor urut: 265 / Dikti / Kep / 2000, tentang peningkatan kurikulum dasar kursus Pancasila tentang pengembangan kepribadian di universitas-universitas Indonesia. Dalam bagian ini, diamati bahwa kursus pendidikan Pancasila, yang mencakup unsur-unsur filsafat Pancasila, adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok pengembangan kepribadian (MKPK) dalam komposisi kurikulum inti dari lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dari setiap siswa Sekolah Tinggi Diploma / Politeknik dan kursus dasar yang diduduki. Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan para siswa pemahaman tentang pancasila sebagai filosofi atau nilai-nilai bangsa, fondasi bangsa, dan ideologi nasional dengan semua implikasinya.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional n. 22 / Undang-undang / 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum universitas dan penilaian hasil belajar siswa, tercatat bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kepribadian ditunjukkan dalam kurikulum setiap program studi yang dibutuhkan . Untuk menerapkan ketentuan di atas, Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional untuk Pendidikan Tinggi mengeluarkan keputusan tentang kursus pengembangan kepribadian dalam pendidikan tinggi. Berdasarkan hukum n. 20/2003 tentang sistem pendidikan, direktur umum untuk pendidikan tinggi memiliki keputusan n. 43 / Dikti / Kep ./2006 tentang tempat-tempat kursus pengembangan pribadi diadakan di universitas. Dekrit ini merupakan evolusi dari dekrit sebelumnya.

Sumber: tujuan pendidikan pancasila beserta penjelasannya

Baca Artikel Lainnya:

Cara Mengobati Campak Pada Bayi Umur 7 Bulan

Manfaat Buah Bengkuang Untuk Kecantikan Dan Kesehatan