Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Iklan Pos, Jakarta – Usai mengikuti debat calon presiden yang digelar di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesong Pangarep mengomentari pembahasan bantuan sosial atau sokongan sosial dalam debat tersebut. menjawab tentang ini. Ia mengatakan, bantuan sosial harus disalurkan dengan sengaja dan tepat waktu.

“Saya percaya dukungan sosial harus disesuaikan dengan tujuan Anda. “Tetapi sekali lagi, dukungan sosial harus datang tepat waktu,” kata Kaesong.

“Mungkin penyaluran bansos saat ini yang menjadi permasalahan. Namun menurut saya, akan lebih bermasalah jika bantuan sosial dikorupsi selama pandemi COVID-19, katanya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara selama pandemi COVID-19 yang melanda dunia adalah dampak ekonomi. Di Indonesia sendiri, program bantuan sosial (Bansos) merupakan alat penting untuk membantu jutaan orang yang terkena dampak finansial akibat pandemi ini.

Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 digerogoti Juliari Batubara, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Keuangan PDI-P. Inilah salah satu kejadian yang menarik perhatian publik saat itu.

Kembali ke kasus korupsi bansos Juliari Batubara

Kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara sangat sederhana. Penyidikan kasus ini diluncurkan pada 4-5 Desember 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seorang pejabat Kementerian Sosial RI ditangkap melalui penyidikan penjebakan (OTT) atas dugaan korupsi bansos di lingkungan Kementerian Sosial RI saat menangani pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020, tak lama setelah ditangkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Giuliari Batubara sebagai tersangka kasus tersebut. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M, dan Harry Sidabuke sebagai tersangka pemberi suap.

Berdasarkan informasi Ketua KPK, pejabat pemberi janji (PPK) Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial diduga menerima hadiah dari pemasok pengadaan barang dan jasa negara. PBJ).

Menurut Firli, PPK menerima sedikitnya Rp12 miliar dan menyalurkan uang tunai senilai sekitar Rp kepada Juliari dari Matheus melalui Adi Wahyono. 8,2 miliar. Pendistribusian uang tersebut kemudian dikelola oleh teman Juliari, Eko dan Shelvy, yang menggunakannya untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi Juliari.

Tidak sampai di situ saja: Rp diakumulasikan pada pelaksanaan bansos sembako periode kedua pada Oktober 2020 hingga Desember 2020. 8,8 miliar SEMUA, semuanya digunakan untuk kebutuhan Juliari.

Setelah melalui serangkaian proses pengadilan, Juliari Batubara akhirnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta. Keputusan ini diambil hakim Pengadilan Tipikor dan Tindak Pidana Jakarta pada 23 Agustus 2021.

Keputusan ini diambil berdasarkan bukti Juliari Batubara menerima suap senilai Rp untuk memberikan bansos COVID-19. 32,482 triliun won. Juliar juga diminta membayar ganti rugi sebesar Rp. 14,4 miliar. Hakim juga mencabut hak politik Julier untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik selama empat tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Namun saat membacakan hukuman Juliari Batubara, hakim mengisyaratkan hukumannya akan dikurangi. Sebab, terdakwa dihina, dipermalukan, dan dihukum oleh masyarakat pada saat Giuliari masih di persidangan dan belum tentu bersalah.

Pada Agustus 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan dana pengganti sebesar Rp dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19. Secara keseluruhan, $14,5 miliar ada di kas negara. Artinya, mantan Menteri Sosial itu telah membayar penuh uang pengganti sebanyak tiga kali sesuai dengan putusan pengadilan.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I MOHAMMAD HATTA MUARABAGJA I ANANDA RIDHO SULISTYA

Pilihan Editor: Kritik terhadap dukungan sosial Joko Widodo setelah serangkaian komentar ahli

Politik tong babi adalah istilah yang muncul pada era perbudakan Amerika. Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan KPU DKI memastikan tahanan praperadilan bisa memilih di surat suara Pemilu 2024 besok. Baca selengkapnya

Sebelum pemilu 2019, Watchdoc menayangkan film dokumenter bertajuk Sex Killers. Apakah ada perbedaan mendasar dengan Dirty Vote? Baca selengkapnya

Kedua saksi ini diperiksa KP untuk mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan APD Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.

Prabowo disebut-sebut terlibat dugaan korupsi pembelian jet Mirage 2000-5 bekas di Qatar. Baca selengkapnya

Pada Senin, 12 Februari 2024, sejumlah pelajar, mahasiswa, dan jurnalis melakukan berbagai aksi menjelang Aksi Ajakan Gejayan di simpang Gejayan T Yogyakarta. baca penuh

Erick Thohir baru-baru ini mengaku tak paham mengapa program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah terus dipertanyakan. Baca selengkapnya

Tanda-tanda keinginan Jokowi bertemu Megawati semakin jelas. Apa sinyal itu? Baca selengkapnya

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bansos dipolitisasi untuk kepentingan pemilu pribadi Presiden Joko Widodo. Baca selengkapnya

Dalam film Jawan, Shah Rukh Khan belajar bagaimana memilih pemimpin saat pemilu. Yang terpenting adalah kekuatan rakyat. Inilah pesan dari percakapan tersebut. Baca selengkapnya

Terpopuler: Demi Ganjar, Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina; Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan Gelontorkan Bansos Pangan

Iklan Pos, Jakarta – Berita ekonomi dan bisnis terpopuler pada Jumat sore, 2 Februari 2024, dimulai dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengukuhkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Komut PT Pertamina (Persero).

Selanjutnya, calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfoud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Manko Polshokm) setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka. Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis sore, 1 Februari 2024.

Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulani Indravati otomatis melakukan penyesuaian anggaran APBN tahun 2024. Artinya, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak prioritas dibekukan dan diperuntukkan untuk keadaan darurat.

Selain itu, keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengundurkan diri dari jabatan presiden komisaris PT Pertamina (Persero) mendapat reaksi positif dari warganet.

Terakhir, Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos terbaru yang diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan.

Kelima artikel berita inilah yang paling banyak diakses oleh pembaca saluran ekonomi dan bisnis Iklan Pos. Berikut ringkasan lima berita teratas:

Berikutnya: 1. Kabar Gembira: Ahok Resmi Mundur Sebagai Ketua Komisaris Pertamina….

1. Kabar baik: Ahok resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Pertamina untuk fokus pada kampanye penghargaan

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama bernama Komut PT Pertamina (Persero).

“Iya benar (mengundurkan diri),” kata Ahok saat dihubungi melalui aplikasi pesan Tempo, Jumat, 2 Februari 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengundurkan diri dari jabatan Komot Pertamina efektif hari ini, 2 Februari 2024.

Hal itu pun dibenarkan Ahok saat ditanya soal keputusan mundur agar bisa fokus mengkampanyekan calon presiden dan wakil presiden nomor tiga, Ganjar Pranubu dan Hafud MD. “Ya,” jawabnya singkat.

Baca cerita lengkapnya di sini.

2. Mahfoud MD Pisahkan, Menteri Mana yang Akan Mundur Nanti?

Calon Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD resmi meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Manko Polshokm) usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, kompleks kepresidenan, Jakarta. , Kamis malam, 1 Februari 2024.

Mahfoud MD menyebut persahabatannya dengan Jokowi tidak ada ketegangan. “Kami ngobrol dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan. Kami sama-sama tersenyum,” kata mantan hakim konstitusi itu saat memberikan pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Pratikano.

Selain Dr Mahfoud, beberapa menteri dikabarkan akan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi dan Widodo alias Jokowi, lalu siapa saja menteri yang akan mendampingi Mahfoud?

Baca cerita lengkapnya di sini.

Berikutnya: 3. Sri Mulani Bekukan Anggaran Kementerian,,,,

3. Sri Mulani membekukan anggaran Kementerian sebesar EUR 50 triliun pada tahun 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati otomatis melakukan penyesuaian anggaran APBN 2024. Artinya, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tidak prioritas dibekukan dan dicadangkan untuk keadaan darurat.

Total Sri Mulani membekukan anggaran sebesar 50,14 triliun. Rp. Setiap kementerian/lembaga harus menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk cadangan.

Penerapan penyesuaian otomatis ini telah disetujui oleh Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika Kementerian Keuangan (KLI Kemenkeu) Deni Surjantoro. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan daftar pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2024.

Baca cerita lengkapnya di sini.

4. Pengunduran diri Ketua Komisaris Pertamina Ahok Kotaf mendapat pujian

Keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mendapat respon positif dari warganet. Postingan pengumuman mundurnya Lahok di akun media sosial X mendapat lebih dari 2.000 komentar dan disukai lebih dari 15.000 warganet.

Beberapa netizen meninggalkan komentar positif atas unggahan tersebut. Mereka menyatakan kekagumannya atas keputusan Ahok. Pasalnya, pengelola BUMN diperbolehkan menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon presiden dan wakil presiden. Namun, mereka harus mengundurkan diri jika ingin terlibat dalam kampanye.

Akun @egharap misalnya. Ia menuliskan komentar “Pak, saya terkesan dengan komitmen bapak terhadap konstitusi dan anggaran rumah tangga. Bapak punya catatan itu dan hari ini Bapak tunjukkan lagi. Semoga sukses mencalonkan diri sebagai Partai Demokrat,” pada Jumat, 2 Februari 2024 pukul 07.00 pm. oleh Tempo oleh X.

Baca cerita lengkapnya di sini.

Berikutnya: 5. Sri Mulani Diduga Ditekan untuk Berikan Bansos….

5. Sri Mulani Disebut Ditekan Berikan Kesejahteraan Pangan Jelang Pemilu 2024, Oleh Siapa?

Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi mengumumkan pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos terbaru yang diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan atau BLT Pangan.

Bantuan ini akan menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggantikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino yang sebelumnya disalurkan pada akhir tahun 2023.

Besaran program kesejahteraan ini sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bansos berupa uang tunai ini akan diberikan pada Januari hingga Maret 2024. Jadi total BLT sembako yang diterima setiap KPM adalah Rp 600 ribu.

Namun, penyaluran berbagai tunjangan sosial tersebut menjadi sorotan karena akan digelar jelang pemilihan presiden atau presiden pada 14 Februari mendatang. Pejabat Tempo di Kementerian Keuangan menduga BLT Food dipolitisasi. Sumber itu menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Baca cerita lengkapnya di sini.

Pilihan Redaksi: Jejak Ahok yang Mundur dari Partamine, Siap Perjuangkan Ganjar-Mahfoud

Dalam video terbarunya, Veronica Tan mengaku tidak membeda-bedakan ketiga anaknya karena masing-masing memiliki ciri khas. Baca selengkapnya

Dua film dokumenter telah dirilis menjelang pemilihan umum pada 14 Februari 2024, yaitu Dirty Voice dan Young (Never) Gone. Baca selengkapnya

Manajer mantan Presiden Direktur Pertamina, Karen Agostyawan, dimanipulasi setelah mengamankan pasokan LNG dengan membelinya dari perusahaan Texas. Baca secara detail

Connie Bakri membeberkan naskah dua tahun pemerintahan Pravo dan peringatan Sultan kepada Jokowi. Baca selengkapnya

Mahasiswa Departemen Kebijakan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas nama Pratikano Wari Dwipiana. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Ono mengatakan, ketiga pakar hukum tata negara di film “Dirty Vote” itu merupakan orang-orang yang berintegritas tinggi. Baca selengkapnya

Bagaimana dugaan permainan aturan KPU untuk menggerakkan Partai Jalora yang dibahas dalam film “Suara Kotor”? Baca selengkapnya

Ketua KPPS Hadi Basjar menyampaikan surat undangan pemungutan suara Jokowi di Istana Merdeka

Sultan Inggris baca lebih lanjut

Dalam film “Dirty Vote”, pakar hukum tata negara Bivitri Sosanti memberikan penjelasan mengenai kebijakan tong babi Giokobi. Apa? Baca selengkapnya

Anies Baswedan Singgung Bansos Dirapel, Kepala Bapanas Buka Alasannya

Iklan Pos, Calon presiden nomor 1 DKI Jakarta, Anies Basvedan menyikapi persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan sekaligus atau bertahap menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. dukungan harus disesuaikan dengan kebutuhan khalayak sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo menjelaskan alasan perlunya segera memberikan bantuan sosial secara umum, termasuk dukungan pangan. Menurut dia, langkah ini diambil dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di beberapa wilayah di Indonesia, serta kesulitan geografis. “Kemudian ada beberapa lokasi bantuan pangan yang diawasi, saya jelaskan alasannya. Dalam kekerasan ini misalnya daerah rawan konflik dan sulit dijangkau, seperti di Papua Tengah. Arief seperti dikutip, Sabtu (2/9/2024), “Untuk efisiensi, kita perlu melakukan konsolidasi pasokan karena beras bisa bertahan antara 4 hingga 6 bulan.”

Dia menjelaskan, bantuan sosial hanya diberikan dengan syarat tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pengiriman ke daerah-daerah yang sulit pengirimannya.

“Jadi dalam kondisi tertentu kadang digabung menjadi satu, misalnya dari Timika. Ia turun dengan pesawat kecil menggunakan konvoi, lalu menerbangkan semuanya sekaligus. “Kalau tidak, itu akan sangat tidak efektif.

“Kita paham di lapangan ada hal-hal tertentu, dan tingkat kesulitannya tinggi, tapi kita juga harus menafkahi masyarakat di sana. Jadi jangan karena misalnya ada pemilu, semua terpecah tiga kali, itu saja. bukan seperti itu. kita harus melihat secara objektif,” lanjut Arief. Pelaksanaan Bantuan Pangan

Berdasarkan informasi, realisasi bantuan pangan beras mencapai 185 juta 335 ribu 590 kilogram hingga 7 Februari. Batas alokasi CBP yang akan disalurkan pada 2 bulan pertama tahun ini sebanyak 440.081.540 kg dengan sasaran 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). berjumlah 6.878.649 KK, yang terdiri dari 7,34 KK pada desil 2 dan 76,34 KK pada desil kelompok 1 (KPM). 7.650.632 keluarga.

Selain itu, Arief menjelaskan alasan pemerintah memberikan bantuan pangan beras. Menurut dia, beras berperan penting dalam menjaga inflasi tetap stabil dan menurunkannya hingga 2,57 persen pada Januari 2024.

“Mengapa beras ini harus diberikan kepada masyarakat kecil karena harga beras ini relatif mahal dan yang bisa menjaga inflasi kita di angka 2,57 persen hanya dengan bantuan pangan beras ini. Seperti kita ketahui, pada bulan Januari dan Februari kita belum maksimal. Kita panen karena El Nino,” ujarnya.

“Dua bulan tahun lalu itu sudah memakan banyak korban, jadi kami mengalami defisit 2,8 juta ton beras di bulan Januari dan Februari karena kami menunda tanam, karena tidak ada air,” ujar mantan CEO ID Food kepada koleksi tersebut. .

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengatakan, Pemerintah Adi resmi menghentikan sementara penyaluran Bantuan Pangan Beras. Hal itu dilakukan pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pekan depan pada 8-14 Februari 2024.

Arief mengatakan, hal itu untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Diketahui, isu dukungan atau bantuan sosial tengah menjadi sorotan belakangan ini.

Oleh karena itu, pada hari ini tanggal 8 Februari, kami memastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara demi mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari. Ini merupakan komitmen kita bersama untuk memastikan pemilu berlangsung damai. baik dan lancar,” kata Arief dalam keterangannya dikutip Jumat (2/9/2024).

Ia mengatakan, penyaluran bantuan pangan akan dilanjutkan setelah pemilu pada 15 Februari 2024. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat yang tidak membelinya.

“Atas nama pemerintah tentunya Badan Pangan Nasional, saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang menerima bantuan pangan beras, untuk sementara akan kami adakan antara tanggal 8 Februari hingga 14 Februari. Kemudian pada tanggal 15 Februari, bantuan pangan ini dapat kita mulai. nasi lagi,” katanya.