Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Selamat datang Iklan Pos di Situs Kami!

Iklan Pos, Jakarta – Usai mengikuti debat calon presiden yang digelar di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesong Pangarep mengomentari pembahasan bantuan sosial atau sokongan sosial dalam debat tersebut. menjawab tentang ini. Ia mengatakan, bantuan sosial harus disalurkan dengan sengaja dan tepat waktu. Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

“Saya percaya dukungan sosial harus disesuaikan dengan tujuan Anda. “Tetapi sekali lagi, dukungan sosial harus datang tepat waktu,” kata Kaesong.

“Mungkin penyaluran bansos saat ini yang menjadi permasalahan. Namun menurut saya, akan lebih bermasalah jika bantuan sosial dikorupsi selama pandemi COVID-19, katanya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara selama pandemi COVID-19 yang melanda dunia adalah dampak ekonomi. Di Indonesia sendiri, program bantuan sosial (Bansos) merupakan alat penting untuk membantu jutaan orang yang terkena dampak finansial akibat pandemi ini.

Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 digerogoti Juliari Batubara, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Keuangan PDI-P. Inilah salah satu kejadian yang menarik perhatian publik saat itu.

Kembali ke kasus korupsi bansos Juliari Batubara Anies Baswedan Singgung Bansos Dirapel, Kepala Bapanas Buka Alasannya

Kasus korupsi yang dilakukan Juliari Batubara sangat sederhana. Penyidikan kasus ini diluncurkan pada 4-5 Desember 2022 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seorang pejabat Kementerian Sosial RI ditangkap melalui penyidikan penjebakan (OTT) atas dugaan korupsi bansos di lingkungan Kementerian Sosial RI saat menangani pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Pada Minggu dini hari, 6 Desember 2020, tak lama setelah ditangkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Giuliari Batubara sebagai tersangka kasus tersebut. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I M, dan Harry Sidabuke sebagai tersangka pemberi suap.

Berdasarkan informasi Ketua KPK, pejabat pemberi janji (PPK) Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial diduga menerima hadiah dari pemasok pengadaan barang dan jasa negara. PBJ).

Menurut Firli, PPK menerima sedikitnya Rp12 miliar dan menyalurkan uang tunai senilai sekitar Rp kepada Juliari dari Matheus melalui Adi Wahyono. 8,2 miliar. Pendistribusian uang tersebut kemudian dikelola oleh teman Juliari, Eko dan Shelvy, yang menggunakannya untuk membayar berbagai kebutuhan pribadi Juliari.

Tidak sampai di situ saja: Rp diakumulasikan pada pelaksanaan bansos sembako periode kedua pada Oktober 2020 hingga Desember 2020. 8,8 miliar SEMUA, semuanya digunakan untuk kebutuhan Juliari.

Setelah melalui serangkaian proses pengadilan, Juliari Batubara akhirnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta. Keputusan ini diambil hakim Pengadilan Tipikor dan Tindak Pidana Jakarta pada 23 Agustus 2021.

Keputusan ini diambil berdasarkan bukti Juliari Batubara menerima suap senilai Rp untuk memberikan bansos COVID-19. 32,482 triliun won. Juliar juga diminta membayar ganti rugi sebesar Rp. 14,4 miliar. Hakim juga mencabut hak politik Julier untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik selama empat tahun setelah masa hukumannya berakhir.

Namun saat membacakan hukuman Juliari Batubara, hakim mengisyaratkan hukumannya akan dikurangi. Sebab, terdakwa dihina, dipermalukan, dan dihukum oleh masyarakat pada saat Giuliari masih di persidangan dan belum tentu bersalah.

Pada Agustus 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan dana pengganti sebesar Rp dari terpidana kasus korupsi bansos Covid-19. Secara keseluruhan, $14,5 miliar ada di kas negara. Artinya, mantan Menteri Sosial itu telah membayar penuh uang pengganti sebanyak tiga kali sesuai dengan putusan pengadilan.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I MOHAMMAD HATTA MUARABAGJA I ANANDA RIDHO SULISTYA

Pilihan Editor: Kritik terhadap dukungan sosial Joko Widodo setelah serangkaian komentar ahli

Politik tong babi adalah istilah yang muncul pada era perbudakan Amerika. Baca selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan KPU DKI memastikan tahanan praperadilan bisa memilih di surat suara Pemilu 2024 besok. Baca selengkapnya

Sebelum pemilu 2019, Watchdoc menayangkan film dokumenter bertajuk Sex Killers. Apakah ada perbedaan mendasar dengan Dirty Vote? Baca selengkapnya

Kedua saksi ini diperiksa KP untuk mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan APD Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.

Prabowo disebut-sebut terlibat dugaan korupsi pembelian jet Mirage 2000-5 bekas di Qatar. Baca selengkapnya Soal Bansos Disentil Publik, Ketua Umum PSI Kaesang Sebut Lebih Bermasalah Bansos Covid-19 yang Dikorupsi

Pada Senin, 12 Februari 2024, sejumlah pelajar, mahasiswa, dan jurnalis melakukan berbagai aksi menjelang Aksi Ajakan Gejayan di simpang Gejayan T Yogyakarta. baca penuh

Erick Thohir baru-baru ini mengaku tak paham mengapa program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah terus dipertanyakan. Baca selengkapnya

Tanda-tanda keinginan Jokowi bertemu Megawati semakin jelas. Apa sinyal itu? Baca selengkapnya

Direktur IDEAS Yusuf Wibisono mengatakan bansos dipolitisasi untuk kepentingan pemilu pribadi Presiden Joko Widodo. Baca selengkapnya

Dalam film Jawan, Shah Rukh Khan belajar bagaimana memilih pemimpin saat pemilu. Yang terpenting adalah kekuatan rakyat. Inilah pesan dari percakapan tersebut. Baca selengkapnya