Jokowi Tak Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Saat Resmikan Tol, Ada Apa?

Wecome Iklan Pos di Portal Ini!

Iklan Pos , Jakarta – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi hari ini meresmikan pengoperasian tol ruas Tebing Tinggi-Indarpura dan ruas Indarpura-Limapuluh di Provinsi Sumatera Utara. Tak seperti biasanya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono tak terlihat bersama Kepala Negara dalam acara pelantikan tersebut. Jokowi Tak Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Saat Resmikan Tol, Ada Apa?

Juru Bicara Kementerian PUPR Indira Atmavijaja mengatakan Basuki tidak bisa menghadiri acara peresmian tersebut. Basuki saat ini sedang bertugas mengikuti Forum Air Mediterania ke-5 di Tunis. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Forum Air Dunia ke-10 yang akan diselenggarakan pada Mei 2024 di Bali, Indonesia.

Menteri Basuki sudah menjalankan tugasnya dan mendapat izin dari Presiden, kata Andra dalam keterangannya kepada Tempo melalui pesan singkat, Rabu, 7 Februari 2024.

Karena berhalangan hadir, kata Indira, Basuki diperkenalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Sementara, dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Heidi Rhadian.

Sebelumnya Basuki dikabarkan bakal mundur dari Kabinet Indonesia Raya. Ia disebut-sebut termasuk dalam daftar menteri yang berencana mundur, seperti Menteri Keuangan Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Fadlul Imansyah Terpilih Sebagai Plt Kepala BPKH Periode 2022-2027

Kabar mundurnya Basuki dibantah oleh Muhammad Zainal Fattah, Sekretaris Kementerian PUPR. Ia mengaku mengetahui berita tersebut dari para jurnalis. Selain itu, dia juga belum bertemu Basuki. “Enggak, saya belum pernah dengar kabar Pak Menteri,” kata Zainel usai rapat dengan Komisi DPR RI, Kamis, 18 Januari 2024 di Senayan, Jakarta.

Apalagi, menurutnya pemberitaan tersebut kerap terdengar di tahun politik. Yang penting PU bekerja, kita sudah diberi tugas untuk itu, kata Zainal.

FYI, kedua ruas tol yang diresmikan Jokowi ini merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera yang diproyeksikan dapat meningkatkan konektivitas transportasi menuju Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Tol Tabing Tinggi Indrapura membentang sepanjang 20,4 km dan dibangun dengan biaya Rp 3,06 triliun. Sedangkan tol Indrapura-Limapuluh sepanjang 15,6 km dibangun dengan biaya Rp1,67 triliun.

Dalam peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi I DPR Meutya Wayda Hafid, dan pejabat daerah setempat saat meresmikan kedua ruas tol tersebut.

Johannes Maharso | diantara

Pilihan Redaksi: Jokowi Resmikan 2 Seksi Tol Trans Sumatera Rp 4,73 Triliun

Film Suara Kotor Bongkar Kebijakan Presiden Jokowi yang Rebus Daging Babi, TKN Prabowo-Gibran Bantah Bukti Kejanggalan Pilkada. Baca selengkapnya

Juru Bicara Timnas Amin Ivan Tarrigan mengatakan, film Dirty Vote menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang politik negara. Baca selengkapnya

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri bersama organisasi kemahasiswaan menyelenggarakan platform gratis bertajuk ‘Darurat Demokrasi’ di Kediri pada Minggu 11 Februari 2024 Baca Selengkapnya

Mahasiswa di Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pemilu dan kesejahteraan sosial. Baca selengkapnya

Film Dirty Vote mengungkap politik tong babi dalam politisasi kesejahteraan masyarakat pada pemilu 2024. Apa penjelasannya? Baca selengkapnya Jokowi Tak Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Saat Resmikan Tol, Ada Apa?

Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habibruhman mempertanyakan film Suara Kotor yang membongkar dugaan penyimpangan pemilu. Baca selengkapnya

Film Dirty Vote mengungkap beberapa dugaan kecurangan pemilu. Bantah TKN Prabowo-Gibran: Didiskreditkan dan Tidak Ilmiah. Baca selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran menilai, banyak hal yang disampaikan dalam film Dirty Vote adalah fitnah, narasi kebencian dengan nada yang mudah ditebak dan tidak ilmiah. Baca selengkapnya

Film Dirty Vote menyoroti dugaan penipuan Presiden Jokowi melalui politisasi bantuan sosial atau bansos pada pemilu 2024. Baca selengkapnya

Gerakan tersebut menyebar luas dan melibatkan berbagai perwakilan kampus seperti guru besar, dosen, dan mahasiswa. Mereka menilai Jokowi telah menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Baca selengkapnya