Film Dirty Vote Bisa Jadi Tontonan Mengedukasi Jelang Pemilu, Ungkap Bentuk-Bentuk Kecurangan

Selamat datang Iklan Pos di Portal Ini!

JAKARTA – Film “Dirty Vote” akan menjadi tayangan refleksi di masa tenang pemilu dan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sebelum masa kritis menjelang Hari Pemilihan Umum (Pemilu). Film Dirty Vote Bisa Jadi Tontonan Mengedukasi Jelang Pemilu, Ungkap Bentuk-Bentuk Kecurangan

“Ada kalanya kita mendukung calon presiden dan wakil presiden. Tapi hari ini, saya ingin mengajak semua orang melihat film ini sebagai warga negara,” kata sutradara Dirty Vote Dandy Doi Lacsono. Faktor Ini Bisa Jadi Pemicu Stres sampai Depresi

Jelang pemungutan suara pada 14 Februari, Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter tentang rancangan kecurangan pemilu melalui film dokumenter bertajuk “Dirty Vote.”

“Dirty Vote” akan disiarkan mulai hari ini dengan kecepatan 11.11, 11 Februari, hari pertama masa tenang pemilu, dan akan disiarkan pada pukul 11.00 WIB di channel YouTube.

Dirty Vote justru merupakan film dokumenter penjelasan yang dihadirkan oleh tiga ahli konstitusi yang hadir dalam film ini. Mereka adalah Zainel Arefin Muchter, Bivitri Susanti, dan Fari Amsari.

Ketiganya menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pemilu, meski prosesnya gagal dan merugikan tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuatan yang kuat dengan infrastruktur yang memadai untuk mempertahankan status quo tanpa malu-malu ditampilkan di depan publik. Tentu saja penjelasan ketiga ahli hukum ini berdasarkan sejumlah fakta dan data. Bentuk-bentuk kecurangan dijelaskan melalui analisis konstitusi.

Pada dasarnya, menurut Bivitri Susanti, film tersebut merupakan catatan sejarah runtuhnya demokrasi di negeri ini, ketika kekuasaan secara terang-terangan disalahgunakan oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri. Film Dirty Vote Bisa Jadi Tontonan Mengedukasi Jelang Pemilu, Ungkap Bentuk-Bentuk Kecurangan

“Ini menyangkut dua hal. Pertama, tentang demokrasi, yang tidak bisa diartikan hanya sekedar menyelenggarakan pemilu, tapi bagaimana pemilu itu diselenggarakan. dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi.